RADARTANGSEL – Pada tahun 2022 ini Partai Demokrat memasuki usia yang ke-21. Puncak hari ulang tahun (HUT) partai berlambang bintang mercy tersebut pada 9 September nanti.
Kabiro Pemberantasan Korupsi Departemen III Hukum dan HAM DPP Partai Demokrat Dedy Dwi Yuliantyo mengatakan, pada perayaan hari jadi ke-21 Partai Demokrat tetap bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan.
Alumni PPRA LXII Lemhannas RI Tahun 2021 itu menegaskan, tidak ada acara besar-besaran di tengah kondisi rakyat yang tengah kesulitan usai pandemi COVID-19.
Menurut pria yang memiliki Law Firm di Kota Tangerang Selatan tersebut, saat ini rakyat juga sedang dilanda gundah gulana lantaran terpaan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Dilain sisi, Kabid Hukum dan Advokasi IKAL PPRA LXII Tahun 2021 itu juga mengingatkan pesan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY untuk tidak mengurusi atau berkomentar terkait partai lain.
“Cukup bekerja untuk Demokrat, tidak perlu mengurusi koalisi atau berkomentar terkait partai lain. Kita fokus menaikkan elektabilitas partai dan elektabilitas Ketua Umum mas AHY,” tegasnya.
Terakhir, Ketua Kajian Hukum dan Perundang-undangan DPP Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) itu kembali menegaskan bahwa seluruh kader Partai Demokrat tetap tegak lurus bersama Ketua Umum AHY.
Sejarah Partai Demokrat
Partai Demokrat terbentuk secara resmi pada tanggal 10 September 2001. Ihwal kelahiran Partai Demokrat berawal dari inisiatif SBY yang kala itu kalah dalam pemilihan calon wakil presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.
Setelah melihat hasil perolehan suara dalam pemilihan cawapres, beberapa pihak melihat potensi dan kapasitas kepemimpinan SBY. Mereka lantas merencanakan untuk mengusung SBY maju menjadi Presiden RI di masa mendatang.
Dalam sejarahnya, dilansir dari situs resmi partai, berdirinya Partai Demokrat berawal pada tanggal 12 Agustus 2001. Saat itu, sejumlah penggagas melangsungkan rapat di Hotel Hilton.
Dalam rapat yang dipimpin oleh SBY tersebut dihadiri istri SBY, Ani Yudhoyono, Bahaudin Tonti, Adhyaksa Dault, Kolonel Kurdhi Musthofa, M Yasin, dan Ventje Rumangkang.
Kemudian, dibentuklah tim pelaksana yang terdiri dari Vence Rumangkang, A. Yani Wahid (Alm), Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault, Baharuddin Tonti, Shirota Syafei.
Diskusi-diskusi juga berlangsung di tempat lain. Seperti di lingkungan kantor Menkopolkam, membahas tentang perlunya mendirikan sebuah partai yang dipimpin oleh A. Yani Wachid (Alm). Hal itu dimaksudkan untuk mempromosikan SBY menjadi presiden.
Pada tanggal 19 Agustus 2001, diadakan pertemuan kembali, dan momentum inilah yang menjadi cikal bakal pendirian Partai Demokrat. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk tetap mendirikan partai.
Sehari berikutnya, tanggal 20 Agustus 2001, Sutan Bhatoegana dan Vence Rumangkang mengumpulkan sekelompok orang dan kemudian membentuk tim 9 yang beranggotakan 10 orang.
Tim ini bertugas untuk mematangkan konsep pendirian partai. Anggota tim ini yaitu : Vence Rumangkang, Ahmad Mubarok, A Yani Wachid (Alm), Subur Budhisantoso, Irzan Tanjung, RMH. Heroe Syswanto Ns, Saraqih, Dardji Darmodiharjdjo, Rizald Max Rompas, T Rusli Ramli.
Beberapa nama yang tidak ada dalam daftar di atas pun sesekali turut hadir dalam diskusi. Akan tetapi, karena syarat mendirikan partai membutuhkan 50 orang, mereka pun melengkapi menjadi 99 orang.
Alasan pemilihan jumlah 99 orang ini juga memiliki filosofi. Jumlah tersebut dipilih karena memilihi hubungan makna dengan SBY, yang lahir di tanggal 9 dan juga di bulan 9.
Partai Demokrat pun akhirnya disahkan di Gedung Graha Pratama Lantai IX, Jakarta Selatan di hadapan notaris Aswendi Kamuli, SH. Dari 99 orang yang hadir, 46 di antaranya bersedia menjadi pendiri Partai Demokrat.
Sementara anggota yang tidak hadir sebanyak 53 orang memberikan surat kuasa kepada Vence Rumangkang.
Beberapa posisi pun akhirnya diisi, di antaranya Vence Rumangkang meminta Subur Budhisantoso menjadi Pejabat Ketua Umum dan Irsan Tandjung menjadi Pejabat Sekretaris Jenderal. Vence Rumangkang sendiri menjabat menjadi bendahara.
Partai Demokrat akhirnya didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI pada tanggal 10 September 2001 oleh Vence Rumangkang, Subur Budhisantoso, Irsan Tandjung, Sutan Bhatagon, Rusli Ramli, dan RF. Saragih. Pendaftaran itu diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM.
Puncak Kekuasaan dan Konflik
Dalam kancah perpolitikan di Tanah Air, Partai Demokrat sempat mencapai puncak sebagai partai penguasa selama 10 tahun.
Masa keemasan itu terjadi saat Demokrat berhasil mengantarkan SBY menjadi RI 1 selama dua periode.
Namun, saat tengah berada di puncak, angin besar pun menghantam Partai Demokrat. Isu tak sedap menghampiri Demokrat yang saat itu banyak kadernya terseret dalam pusaran kasus korupsi.
Meski begitu, prestasi Demokrat sebagai partai yang baru berdiri patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, pada tahun debutnya mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2004, Partai Demokrat berhasil meraih peringkat ke 5 dengan meraih suara sebanyak 7,45 persen (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan 57 kursi di DPR.
Pada tahun yang sama, SBY berhasil menjadi presiden lewat kendaraan partai Demokrat dan beberapa partai koalisi.
Pemilu 2009 menjadi masa kejayaan Partai Demokrat, yang berhasil menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009 dengan memperoleh 150 kursi (26,4 persen) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4 persen). SBY yang berduet dengan Boediono berhasil kembali memimpin negeri untuk periode kedua.
Namun kejayaan Demokrat berakhir di Pemilu 2014. Mereka gagal dengan hanya menempati posisi 4. Suara partai pun merosot drastis. Hal ini disinyalir karena banyaknya kasus yang menjerat kadernya dan ketiadaan tokoh setelah SBY.
Kemudian pada Pemilu 2019, Demokrat kembali terjun bebas. Bahkan pemilu kala itu, Demokrat menjadi bulan-bulanan karena dianggap tidak serius menjadi oposisi.
Nahkoda Baru Demokrat di Tahun 2020-2025
Partai Demokrat saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ia terpilih secara aklamasi pada Kongres ke-V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 lalu. Masa jabatannya sebagai Ketum Partai Demokrat yaitu periode 2020-2025.
Sejarah mencatat, AHY menjadi ketua umum Demokrat kelima setelah Subur Budhisantoso (2001-2005), Hadi Utomo (2005-2010), Anas Urbaningrum (2010-2013), dan Susilo Bambang Yudhoyono (2013-2020).
SBY disebut-sebut telah jauh hari menyiapkan AHY menjadi suksesornya. Hal ini terlihat dari sikap SBY yang mencalonkan AHY untuk turun pada Pilkada DKI 2017, meski harus mengambil risiko AHY keluar dari karir militernya.
Keputusan itu tak membuahkan hasil, pasangan AHY-Sylvi hanya menduduki juru kunci, kalah dari Anies-Sandi dan Ahok-Djarot. Namun, pada tahun 2020 SBY sukses mengantarkan putra sulungnya untuk menjadi Ketum Partai Demokrat.
Kepemimpinan AHY yang saat ini berjalan dua tahun lebih telah diterpa gonjang-ganjing adanya isu kudeta partai yang membuat heboh tanah air yakni “Sang Mayor dikudeta sang Jenderal” pada tahun 2021 lalu.
Kendati demikian, AHY mampu mempertahankan kedaulatan partai. Bahkan, dibalik kepemimpinannya yang tegas namun humanis tersebut AHY saat ini telah mengantarkan Partai Demokrat menjadi peserta Pemilu pada 2024 nanti.