RADARTANGSEL – Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan, pihaknya tidak akan berlebihan dalam mengamankan aksi demonstrasi yang bakal digelar di depan Istana Negara, Jakarta.
Namun demikian, dia menitipkan pesan kepada para mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi untuk tetap menghormati hak masyarakat lain.
Hal itu dia sampaikan saat merespon santernya kabar bakalan ada demonstrasi yang akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan Istana Negara, Senin (11/4) besok.
Selain itu, jenderal bintang dua ini juga meminta agar para mahasiswa tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), karena pandemi COVID-19 belum selesai.
“Tetap menjaga dan disiplin karena masih pandemi, menjaga situasi tetap aman dan damai, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” pesan Dedy, melalui keterangan tertulisnya, Minggu (10/4).
Selain itu, dirinya juga berpesan bahwa dalam menyampaikan pendapat di depan umum, untuk tetap menghormati semua hak masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa.
Terakhir, Dedi menjelaskan, pengamanan untuk demo BEM SI besok hanya diterjunkan pasukan dari Polda Metro Jaya. Dedi meyakini aksi demonstrasi besok akan berjalan lancar dan aman.
“Cukup Polda Metro aja. Semoga lancar dan aman,” kata Dedi.
Diketahui, BEM SI berencana menggelar demonstrasi di depan Istana Negara pada 11 April 2022. Kegiatan itu rencananya diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Dalam aksinya nanti, ada enam tuntutan yang akan disuarakan para mahasiswa.
Tuntutan pertama, mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo memberi pernyataan secara terbuka kepada publik bahwa dia tegas menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak dan menuntut presiden menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah, karena itu diyakini berdampak pada lingkungan, ekologi, kebencanaan, dan kesejahteraan warga.
Tuntutan ketiga, mahasiswa menuntut presiden menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran, serta menyelesaikan masalah ketahanan pangan lainnya.
Tuntutan keempat, mahasiswa mendesak presiden mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Tuntutan kelima, mahasiswa meminta presiden menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.
Tuntutan keenam, mahasiswa menuntut presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuntaskan janji-janji kampanye sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. (BD/din)
