JAKARTA – Operasi intelijen yang dilakukan Kejaksaan Agung membuahkan hasil. Beberapa produk luar negeri yang dilabeli sebagai produk dalam negeri, ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan, tim yang telah dibentuk pada Jumat (25/3) ini, telah melakukan kegiatan dengan menyebar di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Hasil yang diperoleh dari pengumpulan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan data (puldata), disinyalir ada beberapa pengadaan barang dan jasa di berbagai instansi Pemerintah (pusat/daerah) dan BUMN/BUMD serta beberapa sentra-sentra perbelanjaan.
“Ada beberapa komoditas yang ditemukan merupakan barang impor menggunakan label (merk) dalam negeri, yaitu alat kesehatan, alat pertanian, tekstil, besi atau baja, termasuk garam serta barang lain yang masih terdeteksi oleh tim di lapangan,” ungkap Ketut, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/3).
Ketut mengungkapkan, akibat dari barang-barang temuan tersebut, dapat menekan harga komoditas dalam negeri sehingga tidak dapat bersaing dengan produk impor yang dilabeli produk lokal.
“Sehingga produksi lokal tidak dapat dijual di pasar dalam negeri, hal tersebut dapat menghambat atau menganggu pertumbuhan ekonomi, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19,” terang Ketut Sumedana.
Ketut menegaskan, untuk memperjelas fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan koordinasi dengan jajaran Bea Cukai.
“Dalam rangka untuk mengurangi impor ilegal, akan dibentuk Tim Gabungan antara Bea Cukai dan Kejaksaan RI,” pungkas Ketut Sumedana.
Sebelumnya, Jaksa Agung Burhanuddin memerintahkan jajarannya, Jaksa Agung Muda Intelijen, para Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk melakukan kegiatan operasi intelijen untuk mengamankan produk dalam negeri.
“Melakukan kegiatan operasi intelijen guna mencari dan menemukan barang-barang ataupun produk luar negeri yang dilabel seolah-olah produk dalam negeri,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat (25/3).
Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
“Agar segera melaksanakan dan melaporkan perintah ini secara berjenjang kepada pimpinan satuan kerja,” katanya. (BD)
