28.3 C
Tangerang Selatan
Sabtu, Juni 22, 2024

Kerumunan Massa di NTT, IPW : Ada Dua Alasan Polri Tidak Berani Proses Jokowi

Rekomendasi

RADARTANGSEL – Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane menyatakan, sangat wajar jika sekelompok masyarakat melaporkan dan meminta polisi segera menangkap Presiden Jokowi. Dan sangat wajar juga jika Polri tidak menggubris laporan tersebut.

Ind Police Watch (IPW) menilai, dilaporankannya Presiden Jokowi ke Bareskrim oleh Koalisi Masyarakat Anti Ketidakadilan pada Kamis (25/2) adalah hal yang wajar. Sebab Jokowi sudah menimbulkan kerumunan massa dalam kunjungan kerjanya ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Laporan ini dikarenakan saat Habib Rizieq melakukan kerumunan massa, tokoh FPI itu ditangkap polisi dan hingga kini masih ditahan. Bahkan dua Kapolda saat itu, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat dicopot dari jabatannya oleh Kapolri.

“Lalu bagaimana dengan kerumunan massa yang dilakukan Jokowi, apakah Kapolda NTT akan segera dicopot dari jabatannya oleh Kapolri … ? IPW berkeyakinan bahwa Kapolri tidak akan berani mencopot Kapolda NTT,” ujar Neta.

IPW juga berkeyakinan bahwa Polri tidak akan berani memeriksa dan menangkap Jokowi, seperti Polri memperlakukan Habib Rizieq. Kapolri Sigit di saat uji kepatutan di Komisi III boleh saja mengatakan di eranya “hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.

“Kasus kerumunan massa yang dilakukan Jokowi akan membuktikan janji kapolri tersebut,” tambah Neta dalam keterangan tertulisnya yang diterima media ini, Sabtu (27/2) pagi.

IPW menilai, sangat wajar jika Polri tidak akan memproses laporan soal kerumunan massa Jokowi. Menurut Neta, ada dua penyebabnya.

“Pertama, saat ini yang berada di elit Polri adalah “Geng Solo” yang sangat dekat dengan Jokowi. Kedua, memproses Jokowi tentu dapat membahayakan keselamatan Presiden,” beber Neta.

Neta mengungkapkan, seharusnya Jokowi tahu diri bahwa kerumunan massa yang dilakukannya akan merepotkan orang orang dekatnya, terutama di Polri, sehingga seharusnya Jokowi bisa menahan diri.

Sebab apa yang dilakukannya, tidak hanya menuai polemik, tapi juga menunjukkan adanya diskriminasi hukum di masyarakat serta membuat rasa keadilan publik dicederai oleh presiden.

Jokowi sebagai presiden dan sebagai pejabat publik, lanjut Neta, harusnya bisa menjadi contoh kepada masyarakat luas untuk menaati dan menerapkan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

“Dan bukannya bebas bereforia membuat kerumunan massa mentang mentang polisi tidak berani menangkapnya,” tandas Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane.

Untuk diketahui, Jokowi disambut oleh kerumunan warga saat kunjungan kerja ke NTT, Selasa (23/2). Warga dengan antusias mengerubungi rombongan mobil kepresidenan yang baru tiba di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT.

Momen itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengonfirmasi bahwa momen yang direkam video itu terjadi saat kunjungan Jokowi ke NTT.

Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Mahmudin menyebut kerumunan terjadi secara spontan karena warga antusias menyambut kedatangan Jokowi.

“Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker,” kata dia. (BD).

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini

escort bayan sakarya Eskişehir escort bayan