RADARTANGSEL – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meminta kepada seluruh kepala sekolah (kepsek) di wilayahnya untuk melakukan sosialisasi seluas-luasnya terkait pelaksanaan PPDB.
Menurut Al Muktabar, hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024.
“Kepala Sekolah adalah ujung tombak yang melayani masyarakat pada bidang pendidikan, saya mohon PPDB ini dapat terkomunikasikan dengan baik, dan dapat diinformasikan seluas-luasnya untuk menghindari adanya kecurangan,” kata Al Muktabar di Serang, Kamis (13/6).
Al Muktabar menegaskan, dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB tahun 2024, pihaknya mengajak seluruh stakeholder bersama-sama turut serta, sebagai upaya membangun kesadaran bersama.
“Pengawasannya sudah terstruktur, kita semua berperan dan mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini akan membangun kesadaran bersama. Nanti kita akan mengecek secara langsung, saya ada di lapangan untuk hal ini,” kata Al Muktabar.
Pada PPDB 2024 untuk SMA akan dilaksanakan dengan empat jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua serta prestasi akademik dan non-akademik.
Untuk jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada 19- 23 Juni 2024. Untuk jalur prestasi akademik dilaksanakan 1-Juli 2024 dan non akademik 30 Juni sampai 2 Juli 2024 pendaftaran dilakukan secara online.
Al Muktabar menyatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya pada bidang pendidikan. Menurut dia, hal itu dilakukan guna meningkatkan angka partisipasi sekolah di Provinsi Banten.
“PPDB adalah satu hal yang setiap tahun dilakukan, tentu kita menindaklanjuti berbagai hasil evaluasi dari tahun sebelumnya untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya dalam rangka akses ke sekolah negeri. Baik itu SMA, SMK dan sederajat,” kata Ak Muktabar.
Dalam rangka mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan. Pemprov Banten setiap tahunnya terus meningkatkan sarana prasarana sekolah, diantaranya ruang kelas baru (RKB) hingga membangun unit sekolah baru (USB).
“Kemudian kita juga mendorong peran serta sekolah swasta, beberapa pembiayaan kita alokasi untuk mendukung sekolah swasta. Tetapi yang harus kita pahami ini adalah hak masyarakat untuk mendapatkan pilihan layanan pendidikan dan ini menjadi tanggungjawab kita bersama,” tandasnya.
