RADARTANGSEL – Transformasi digital dikabarkan akan menjangkau hingga ke pelosok desa, saat ini Abdullah Azwar Anas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar tengah memetakan layanan yang tersedia dari Kementerian PDTT yang dapat digabungkan dalam satu portal nasional.
“Saya bersama Pak Menteri PDTT sepakat pentingnya interoperabilitas layanan di Kementerian Desa. Kedepan kita bersama dorong agar layanan bisa diinteroperabilitaskan sehingga semakin mempermudah masyarakat,” ungkap Anas usai pertemuannya dengan Iskandar pada Kamis (01/02) di Jakarta Pusat.
Di kesempatan yang sama, Iskandar juga mengungkapkan kesiapan jajarannya dalam mendukung transformasi digital. Ia menyebutkan bahwa berbagai layanan publik untuk desa desa masih terpisah dan belum terorganisir dengan baik.
Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang belum mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan untuk keperluan masing masing.
“Jadi Kementerian Desa dulunya kan banyak sekali aplikasi, termasuk di desa-desa juga banyak. Ada yang buatan desa, buatan kabupaten, ada yang buatan pihak ketiga. Saat ini kita sedang berikhtiar agar semuanya terintegrasi dalam satu portal sesuai dengan arahan Presiden lewat Menteri PANRB,” ungkapnya.
Pemerintah juga dikabarkan telah menunjuk BUMN Peruri untuk penyelenggaraan aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dimana akan memprioritaskan berbagai layanan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Indonesia.
Layanan yang akan diinteroperasikan meliputi Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, serta Layanan Kepolisian.
Layanan layanan tersebut merupakan sembilan layanan prioritas pertama yang akan tersedia lewat portal nasional pada tahap awal.
Pemerintah juga telah berkomitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Hal ini dilakukan untuk mendukung empat pilar utama transformasi digital, yakni infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital.
Keempat pilar ini harus berjalan secara sinergis bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045.
