RADARTANGSEL – Kepala Dinas Tata Ruang (Kadistaru) Kota Bekasi, Jawa Barat Junaedi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Junaidi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Wali Kota Bekasi 2013-2022 Rahmat Effendi (RE).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Junaedi diperiksa hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Namun demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap Junaedi tersebut.
“Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Junaedi selaku kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi,” terang Ali di Jakarta, Rabu (22/11).
Diketahui, Rahmat Effendi merupakan terpidana dalam perkara suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam fakta persidangan, terungkap peran Rahmat Effendi yang meminta uang kepada instansi dan perusahaan.
Permintaan itu dilakukan secara langsung dengan memanfaatkan jabatan dan kedudukan Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi periode 2013-2022, sehingga instansi dan perusahaan yang diminta bersedia memberikan sejumlah uang.
Selain Rahmat Effendi, terdapat empat terpidana lain dalam kasus tersebut yakni Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi Jumhana Luthfi Amin yang telah divonis selama lima tahun penjara, pidana denda Rp 250 juta, serta uang pengganti Rp 600 juta.
Terpidana selanjutnya yakni mantan sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi (DPMPTSP) Kota Bekasi M. Bunyamin yang divonis pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta pidana denda Rp 250 juta.
Kemudian, terpidana mantan camat Jatisampurna Wahyudin yang divonis pidana penjara selama empat tahun, denda Rp 250 juta, serta uang pengganti Rp 500 juta.
Terakhir, terpidana mantan lurah Jati Sari Mulyadi alias Bayong yang divonis pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta pidana denda Rp 250 juta.
