RADARTANGSEL – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menyatakan, sesuai dengan penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan pemkot tangsel untuk memberikan pelayananan ketersediaan informasi publik setiap saat, berkala dan merata.
“Tentu seluruh OPD untuk saling berkoordinasi dengan PPID pelaksana dalam mendorong kualitas layanan informasi publik,” ungkapnya.
Hal itu dia ungkapkan pada kegiatan Sosialisasi Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana di Aula Ruang Rapat Gedung 3, Puspemkot Tangsel, pada Senin (11/09).
Menurutnya, sudah menjadi tuntutan seluruh perangkat daerah untuk memberikan yang terbaik di Provinsi Banten dalam menjamin keterbukaan informasi publik bagi seluruh warga Tangsel. Ia meminta seluruh perangkat daerah bisa fokus dalam menjalankan terkait layanan informasi publik ini.
“Karena kita juga dituntut untuk selalu menjadi yang terbaik di Provinsi Banten, kita tunjukan kinerja kita yang terbaik ini. Setiap OPD harus menjadi contoh hingga bisa menjamin keterbukaan informasi publik untuk seluruh warga,” ucapnya.
“Kita dorong masyarakat Tangsel untuk menjadi masyarakat yang pintar dan cerdas dalam menghadapi kecepatan digitalisasi dan teknologi,” tambahnya.
Selain itu, Pilar berharap seluruh Perangkat Daerah di Tangsel bisa mengaplikasikan keterbukaan layanan informasi publik untuk mengatasi permasalahan informasi yang ada di lingkungan Tangsel.
“Yang sudah sempat saya koordinasikan dengan ketua komisi informasi Provinsi Banten, bahwa dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seluruh OPD bisa berkoordinasi dalam mengaplikasikan layanan informasi publik ini. Jadi segala sesuatu itu harus dikoordinasikan. Dishub Tangsel mungkin bisa gunakan program ini untuk mengatasi polusi udara, kita informasikan ke masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel Tati Suryati menyampaikan, kegiatan ini dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Dalam menghadapi dinamika kehidupan, tujuan dari sosialisasi ini yaitu meningkatkan pemahaman terkait pelayanan informasi publik sesuai aturan standar keterbukaan informasi publik,” ungkapnya.
Lebih jauh, Tati juga melaporkan terkait jumlah informasi permohonan oleh masyarakat yang masuk secara offline dan online.
“Sejumlah permohonan dan informasi yang sudah berjalan, secara offline saat 2018 masuk permohonan sebanyak 24, tahun 2019 sebanyak 13, tahun 2020 sebanyak 31, tahun 2021 sebanyak 18, tahun 2022 sebanyak 21,” tutupnya.
