RADARTANGSEL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dari rumah (work from home/ WFH) mudik atau pulang kampung.
Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Etty Agustijani di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (21/8).
“Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh,” tegas Etty.
“Jadi memang kerja dari rumah. Bukan untuk masak, tapi bekerja dari rumah. Harus pakai seragam,” imbuh Etty.
Menurut Etty, pihaknya mewajibkan ASN yang WFH mengenakan pakaian dinas dan mengisi absensi kehadiran.
“Jadi menggunakan pakaian dinas, absen melalui ponsel, jadi sudah terpantau dari sistem,” kata Etty.
Selain itu, kata Etty, pihaknya akan terus memantau pelaksanaan kebijakan WFH 50 persen ini agar berjalan lancar.
“Misal ada pegawai yang dia WFH kemudian keluyuran, nanti tentunya yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan di Pemprov DKI Jakarta. Bisa kena sanksi sesuai peraturan berlaku,” ujar Etty.
Adapun sanksi yang dikenakan, kata Etty sesuai aturan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Selain itu, menurut Etty, Pemprov DKI menegaskan kepada ASN yang WFH untuk tidak keluar rumah saat jam kerja.
Pemberlakuan WFH ini, kata Etty, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 34 Tahun 2023.
Tujuan kebijakan WFH ini untuk mengurangi tingkat pencemaran udara, mendukung pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN.
Selain itu, juga menjadikan DKI sebagai proyek percontohan pemberlakuan WFH-WFO bagi ASN.
Berdasarkan data rekapitulasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta hingga Juli 2023, jumlah pegawai di DKI Jakarta sebanyak 52.100 orang.
Jumlah tersebut tersebar di Provinsi (8.596 orang) dan di wilayah Jakarta Pusat (6.086 orang), Jakarta Utara (5.779 orang).
Kemudian di Jakarta Barat (7.679 orang), Jakarta Selatan (10.210 orang), Jakarta Timur (12.896 orang), dan Pulau Seribu (854).
