RADARTANGSEL – KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Asisten Direktur Marina Bay Sands (MBS) Casino, Defry Stalin. Dia sejatinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe, Selasa (11/10), tetapi tak memenuhi panggilan penyidik KPK.
“Defry Stalin, informasi yang kami terima yang bersangkutan belum bisa hadir. Tim Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap saksi,” kata plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (12/10).
Diduga pemanggilan terhadap Defry ini terkait aktivitas Lukas Enembe saat berada di kasino di Singapura. Namun KPK belum membeberkan materi pemeriksaan apa yang akan dilayangkan kepada Defry sebagai saksi.
Dalam kasus ini, KPK menduga Lukas Enembe menyimpan uang di kasino yang berada di luar negeri. Dugaan ini diperkuat dengan temuan PPATK bahwa Lukas diduga menyetorkan uang hingga Rp 560 miliar ke kasino di luar negeri, salah satunya di Singapura.
Sementara MAKI mengungkap Lukas Enembe pernah bermain judi di kasino di Singapura, Malaysia, hingga Filipina.
Kemudian dalam laporan ABC disebutkan bahwa penyidik dari Indonesia telah mengkonfirmasi sedang memeriksa transaksi di Crown Casino, Perth, terkait Lukas. Diduga, Lukas melakukan transaksi USD 500 ribu (sekitar Rp 7,6 miliar) per tahun sejak 2017.
Selain itu, diduga ada deposito yang mencurigakan pada bank di Perth dan Melbourne.
KPK belum secara rinci membeberkan pidana apa yang tengah diusut terhadap Lukas terkait dengan aktivitas di sejumlah kasino di luar negeri. Apakah itu terkait pencucian uang atau bentuk pidana lainnya.
Sejauh ini, KPK baru mengungkapkan bahwa Lukas terjerat dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 1 miliar. Meski belakangan berkembang kepada sejumlah dugaan pidana lainnya.
Pengacara Lukas Enembe membantah semua tudingan tersebut. Mereka menyangkal Lukas Enembe menyelewengkan uang rakyat serta menyebut kasus tersebut bermotif politik.
Adapun terkait transaksi tak wajar Lukas Enembe sebagaimana temuan PPATK, karena nilainya yang fantastis. Selain Rp 560 miliar ke kasino di luar negeri, dia juga kerap belanja barang mewah seperti jam tangan. Padahal, laporan harta kekayaan hanya Rp 33 miliar.
Kasus Lukas ini pun diduga masih akan dikembangkan terkait dugaan pencucian uang hingga merembet ke dana operasional PON XX 2020 di Papua.
Namun demikian, pihak kuasa hukum Lukas menyangkal kasus-kasus tersebut. Termasuk memprotes penetapan tersangka oleh KPK. Hingga kini, KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Sudah dua kali surat panggilan tidak dipenuhi Lukas Enembe dengan alasan sakit.
