RADARTANGSEL – Kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia ternyata masih belum selesai. KPK kini tengah membuka penyidikan baru karena diduga ada suap di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
Suap diduga terjadi terkait pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2010-2015. KPK menduga ada sejumlah pihak yang menerima aliran suap, termasuk mantan anggota DPR.
“Dugaan suap tersebut senilai sekitar Rp 100 miliar yang diduga diterima anggota DPR RI 2009-2014 dan pihak lainnya termasuk pihak korporasi,” kata plt juru bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Selasa (4/10).
Ali menyebut penyidikan ini merupakan tindak lanjut hasil kerja sama dengan otoritas Inggris dan Prancis. Sebab perkara ini melibatkan pihak di luar negeri.
“KPK apresiasi pihak otoritas asing dimaksud yang bersedia membantu penegak hukum di Indonesia. Hal ini tentu sebagaimana komitmen dunia internasional untuk terus membangun kerja sama dalam pemberantasan korupsi,” kata Ali.
KPK belum menjelaskan detail perkara ini. Namun, sudah ada tersangka yang dijerat.
“Setelah penyidikan ini cukup maka berikutnya kami segera akan umumkan rangkaian dugaan perbuatan pidananya, pihak-pihak yang berstatus Tersangka dan pasal yang kemudian disangkakan,” kata Ali.
“Yang berikutnya ditindaklanjuti dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan,” tambah Ali.
Langkah tersebut terkait kebijakan KPK era Firli Bahuri dkk. Pengumuman perkara baru dilakukan ketika tersangka ditahan atau ditangkap.
Ali berharap, dalam proses pengumpulan alat bukti, para pihak yang dipanggil sebagai saksi dapat kooperatif hadir di hadapan tim penyidik. Ia juga meminta dukungan dan pengawasan dari publik.
Terlebih, tambah Ali, modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks serta trans-nasional.
Termasuk diduga melibatkan tidak hanya individu tetapi juga atas nama korporasi. Adanya aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar.
“Kami memastikan, setiap perkembangannya akan kami sampaikan kepada publik secara transparan,” pungkas dia.
