30 C
Tangerang Selatan
Minggu, Juni 16, 2024

DPR Buka Suara Soal Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud, Ini Pernyataan Tegasnya 

Rekomendasi

RADARTANGSEL – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) buka suara terkait kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengingatkan agar tidak menarik institusi TNI dalam persaingan politik jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Penegasan itu disampaikan Meutya menanggapi protes Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kasus kekerasan terhadap relawan Ganjar di Boyolali dengan netralitas TNI.

Diketahui, Komisi I DPR RI merupakan mitra dari TNI dan beberapa kementerian dan lembaga di bidang pertahanan.

“Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih kental unsur politiknya ketimbang hukumnya. Seharusnya kita percayakan pada proses hukum yang ada,” kata Meutya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/1).

“TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu menarik-narik TNI ke dalam persaingan politik. Jangan semua-semua ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” imbuh Meutya.

Menurut Meutya, TNI adalah kebanggaan masyarakat, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik.

Meutya pun mengajak untuk memisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi.

“Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.dalam isu politik praktis,” kata Meutya.

Meutya berharap jika terjadi pelanggaran dan kekerasan di lapangan, maka perlu diusut dan ditindak tegas dengan hukum yang berlaku. Tak terkecuali jika hal itu dilakukan oleh oknum TNI ataupun simpatisan partai politik.

“Jika ada oknum yang melanggar, silakan diproses dengan tegas, baik dari pihak TNI maupun dari pihak pengendara jika terbukti melanggar peraturan. Ini harus ditindak dengan hukum yang berlaku, sehingga terang benderang. Jadi tidak perlu ditarik ke ranah politik yang rentan kepentingan,” tuturnya.

Meutya juga mengajak semua pihak untuk tidak menaruh curiga terhadap TNI. Apalagi, TNI selalu memegang rekor tingkat kepercayaan publik tertinggi dibanding lembaga negara lainnya, menurut berbagai lembaga survei.

Meutya mencontohkan, survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada rentang 13-18 Desember 2023, menempatkan TNI di tingkat teratas dengan persentase kepercayaan publik mencapai 91,2 persen.

Sebelumnya, isu netralitas TNI muncul lantaran protes yang dilakukan oleh Sekjen PDI PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkaitkan kekerasan oknum TNI dengan posisi salah satu capres.

Bahkan, Hasto Kristiyanto pun menyebut adanya elemen TNI yang menjadi simpatisan capres tersebut.

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terkini

escort bayan sakarya Eskişehir escort bayan