RADARTANGSEL – Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Badan Pengawas Pemilu pada 2023 sebesar Rp 7,10 triliun sebagai pagu definitif, sebagaimana dibacakan Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang, dalam rapat dengar pendapat bersama KPU dan Badan Pengawas Pemilu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 1,46 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp 5,63 triliun. “Komisi II DPR menyetujui usulan tambahan anggaran Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp6,06 triliun,” ujarnya.

Komisi II DPR, kata dia, meminta kepada badan anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu definitif Badan Pengawas Pemilu pada 2023.

BACA JUGA :   Gelontorkan 13 Juta Pound, MU Mantap Datangkan Tyrell Malacia

Dalam RDP itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja, mengatakan, usulan kebutuhan anggaran Badan Pengawas Pemilu untuk 2023 sebesar Rp 13,17 triliun.

Kata dia, dari alokasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 7,10 triliun, masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 6,06 triliun.

RDP titujuga menyetujui pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2023 sebesar Rp 15,98 triliun sebagai pagu definitif, serta usulan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 7,86 triliun.