Di Indonesia, masalah pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (foto: istimewa)

RADARTANGSEL – Pengadilan Negeri Surabaya langsung menyita perhatian publik setelah mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Pemohonnya adalah RA (pengantin pria yang beragama Islam) dan EDS (pengantin wanita yang beragama Kristen).

Seperti yang dikutip oleh SIPP Surabaya Kota, pasangan beda agama ini mengajukan permohonan pengesahan pernikahan melalui PN Surabaya pada 13 April 2022. Sedsangkan hakim yang memimpin sidang adalah Imam Supriyadi.

Mengutip dari situs pengadilan, hakim memberi izin pada kedua pasangan untuk melangsungkan pernikahan di hadapan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Penetapannya diketok palu pada Selasa, 26 April 2022.

Adapun isi penetapannya: “Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya.”

Sebelumnya, RA dan EDS telah mendaftarkan pernikahannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tapi berkasnya ditolak. Mereka selanjutnya mengajukan permohonan pernikahan beda agama ke PN Surabaya 13 April 2022 dan dikabulkan pada 26 April 2022, dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby.

BACA JUGA :   Tentara Rusia Gempur Ibu Kota Ukraina saat Sekjen PBB Berkunjung

Humas Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Suparno membenarkan beredarnya informasi tentang dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh RA dan EDS .

“Iya benar, ada beberapa pertimbangan yang diambil oleh hakim tunggal Imam Supriyadi, dalam menangani perkara pernikahan beda agama ini,” katanya, Selasa (21/6).

Menurut Suparno, dikabulkannya permohonan tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, kata Suparno, pernikahan atau perkawinan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

“Bahwasannya UU No. 1/1974 tentang perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan UU Perkawinan,” ungkapnya, seperti yang dikutip liputan6.com (22/6).

Lalu pertimbangan selanjutnya, Suparno melanjutkan, ialah adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jadi, masalah perkawinan beda agama adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskannya.

BACA JUGA :   Ramai-ramai CPNS Mengundurkan Diri, Bikin Geleng-geleng Kepala Negara Rugi Miliaran Rupiah

“Kemudian mengacu juga pada UU Adminduk yang sudah ada, Pasal 35 A uu 23/2006 yang diperbaiki dengan uu 24/2013. Dengan demikian, penetapan ini, pada pokoknya adalahnya mengizinkan untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Dispendukcapil Surabaya,” papar Suparno.

Karena itulah, kata Suparno, Dispendukcapil Surabaya harus mencatatkan pernikahan beda agama itu sebagaimana keputusan Hakim PN Surabaya.

“Penetapan dari pengadilan, harus. Memerintahkan pada pejabat kantor Dispendukcapil Kota Madya Surabaya untuk mencatat perkawinan yang beda agama para pemohon,” tandasnya.

Sementara itu, menurut Wakil Humas PN Surabaya Gede Agung, para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama masing-masing. “Jadi mereka melakukan perkawinan agama Islam kemudian pada hari yang sama mereka melangsungkan perkawinan secara Kristen,” kata Gede Agung, seperti yang dikutip Kumparan.com (22/6).

Setelah menikah secara agama, kata Agung, mereka kemudian mendaftarkan diri ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya (Disdukcapil) untuk mencatatkan akta perkawinan pada awal April 2022.

BACA JUGA :   Francesco Acerbi Dilirik Sejumlah Klub Liga Italia

Namun, permohonan pencatatan akta perkawinan mereka ditolak. Alasannya karena secara hukum di Indonesia belum mengatur tentang perkawinan beda agama.

“Setelah itu, para pemohon mengajukan gugatan ke PN Surabaya pada tanggal 13 April 2022. Isi gugatan itu mereka hanya meminta Dinas Dukcapil mencatat akta perkawinan mereka,” tutur Agung.

Dari hasil putusan sidang pada 26 April 2022, PN Surabaya mengabulkan permohonan kedua mempelai itu dan memerintahkan kepada pejabat Disdukcapil untuk segera menerbitkan akta perkawinannya.

Agung juga memberikan alasan pemberian izin pernikahan tersebut. Salah satu alasannya adalah karena ada kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama.

Menurut Agung, dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak diatur soal pernikahan beda agama.

“Dengan pertimbangan bahwasannya adalah Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya untuk mengisi kekosongan aturan-aturan Undang-Undang Perkawinan,” ungkap Agung. (BD)

Artikulli paraprakDisway: Surat Cinta
Artikulli tjetërFabio Vieira Resmi Gabung dengan Arsenal