Selain berperan sebagai ibukota negara, DKI Jakarta juga menjadi pusat ekonomi dan bisnis, bahkan juga menjadi barometer perkembangan perekonomian nasional. Peran ini membuat beban DKI Jakarta semakin berat. (foto: istimewa)

RADARTANGSEL – Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Institute for Management Development (IMD) tentang World Competitiveness Yearbook 2022, peringkat daya saing Indonesia telah merosot ke posisi 44 di dunia. Padahal sebelumnya Indonesia masih ada di posisi 37 di tahun 2021 lalu.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa ada 63 negara yang dinilai IMD. Tahun ini, Denmark menempati peringkat pertama sebagai negara yang memiliki daya saing tertinggi, dari tahun lalu di posisi ketiga.

Adapun peringkat 63 dipegang Venezuela, 5 tahun berturut-turut berada di posisi terakhir. Sementara Indonesia berada satu peringkat di bawah Kazakhstan yang berada di peringkat 43 dan di atas Chile yang berada di peringkat 45.

Sebelumnya, Indonesia pernah menduduki peringkat 43 di 2018; lalu meningkat ke posisi 32 di 2019; kemudian turun ke posisi 40 di 2020; dan kembali naik ke posisi 37 di 2021 lalu.

Mengutip cuplikan data IMD, di Asia-Pasifik, peringkat daya saing Indonesia berada di posisi 12. Padahal sebelumnya selama empat tahun berturut-turut bertengger di posisi 11.

Dalam penilaiannya, IMD memasukkan empat kategori, yakni efisiensi ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis, dan penilaian terhadap infrastruktur. Dari keempat kategori tadi, Indonesia turun peringkat pada tiga kategori. Hanya aspek infrastruktur yang mengalami kenaikan.

BACA JUGA :   Sampai Hari Ini, 8.702 Jamaah telah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Secara detail, pada aspek ekonomi, tahun ini Indonesia berada di posisi 42 dari 63 negara. Secara berurutan, Indonesia menempati posisi 27 di 2018; posisi 25 di 2019; posisi 26 di 2020; dan posisi 35 di 2021 lalu.

Ada empat faktor yang memengaruhi tingkat efisiensi ekonomi. Dari sisi domestic economy, Indonesia berada di peringkat 44: international trade di posisi 51; international investment di posisi 38; dan employment di posisi 29.

Kemudian di aspek efisiensi pemerintah, tahun ini Indonesia berasa di posisi 35 dari 63 negara di dunia. Secara berurutan, Indonesia ada di posisi 36 di 2018; posisi 25 di 2019; posisi 31 di 2020; dan posisi 26 di 2021.

Di sisi ini, Indonesia juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor penilaian. Dari aspek prices, Indonesia berada di peringkat 13; public finance di posisi 26; tax policy di posisi 8; institutional framework di posisi 48; dan business legislation di posisi 47.

Di sisi efisiensi bisnis, tahun ini Indonesia berada di posisi 31 dari 63 negara. Secara berurutan, Indonesia ada di posisi 35 di 2018; posisi 20 di 2019; posisi 31 di 2020; dan posisi 25 di 2021. Di sisi ini, Indonesia juga mencatat posisi baik, meski mengalami penurunan.

BACA JUGA :   Papua Barat Diguncang Gempa Magnitudo 5,2

Di aspek societal framework, Indonesia menempati posisi 43; productivity and efficiency di posisi 51; labor market di posisi 2; finance di posisi 36; dan management practices di posisi 24.

Sedangkan peningkatan dicatatkan di aspek infrastruktur di posisi 52 dari 63 negara di tahun ini. Sebelumnya, Indonesia menempat posisi 59 di 2018; posisi 53 di 2019; posisi 55 di 2020; dan posisi 57 di 2021 lalu.

Pada aspek attitudes and value indonesia di posisi 19; basic infrastructur di posisi 32; technological infrastructure di posisi 49; scientific infrastructure di posisi 51; health and environment di posisi 59; dan education di posisi 58.

Berdasarkan data-data di atas, setidaknya ada lima tantangan yang dihadapi Indonesia. Pertama, menetapkan prioritas strategi pembangunan di era pascapandemi. Kedua, mengawasi sektor keuangan agar lebih berperan aktif dalam pertumbuhan kredit.

Ketiga, mendorong penerapan regulasi yang efektif yang menciptakan daya saing. Keempat, penguatan kebijakan di bidang kesehatan dan pendidikan sebagai sumber daya saing di masa depan.

Dan kelima, berfokus pada cara untuk memecahkan masalah di bidang telekomunikasi dan energi terbarukan.

BACA JUGA :   Tradisi Rutin Bulan Ramadan, HDCI Jakpus Santuni Anak Yatim Piatu

Menurut Kepala Ekonom IMD, Christos Cabolis, tekanan inflasi memiliki dampak lebih besar pada bisnis dan daya saing ekonomi. “Tantangan global lainnya yang berdampak pada daya saing negara, yakni varian Covid-19 yang muncul dalam intensitas berbeda serta kebijakan nasional berbeda untuk mengatasi pandemi, dan invasi Ukraina oleh Rusia,” kata Christos dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/6).

Sementara menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, turunnya daya saing Indonesia ke posisi 44 karena kekhawatiran IMD terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang Undang Cipta Kerja. Padahal melalui Undang Undang Cipta Kerja, birokrasi dipastikan menjadi lebih sederhana dan cepat.

“Dengan diundangkannya UU No. 13 th 2022 kemarin tentang pembentukan UU seharusnya revisi UU Cipta Kerja tidak ada masalah besar lagi,” ungkapnya, seperti yang dikutip Investor Daily.

Selain itu, Iskandar menuturkan, turunnya daya saing Indonesia juga disebabkan ketidakpastian global khususnya lonjakan harga energi dan pangan akibat inflasi tinggi di beberapa negara.

Apabila risiko global tidak terjadi, Iskandar meyakini daya saing Indonesia akan bergerak lebih tinggi karena didukung ketahanan ekonomi yang tercermin dari geliat aktivitas masyarakat dan dunia usaha pada kuartal I. (BD)

 

Artikulli paraprakKapolri-Dewan Pers Bertemu, Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu
Artikulli tjetër24 Juni 2022, Lima Planet Bakal Sejajar Secara Bersamaan