oleh

“Dikepret” Hamdan Zoelva, Moeldoko bakal “Memble” di Pengadilan TUN

Radar Tangsel-Moeldoko bakal “memble” di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena “dikepret” pengacara Partai Demokrat, Hamdan Zoelva. Hal itu dikarenakan ratusan bukti dan saksi fakta telah disiapkan pihak Partai Demokrat untuk “menghajar” Moeldoko yang menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) abal-abal di Deli Serdang.

Saksi fakta dan ratusan bukti telah disiapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini jadi kuasa hukum Partai Demokrat yang sah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, Hamdan Zoelva. Gugatan Moeldoko akan dipatahkan berkeping-keping.

Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva, menyatakan, Partai Demokrat memiliki ratusan fakta hukum untuk membuktikan bahwa keputusan Menteri Hukum dan Ham yang menolak pengesahan hasil KLB Moeldoko adalah sudah tepat menurut hukum. Pernyataan ini disampaikan Hamdan menjelang Sidang Gugatan Moeldoko yang akan berlangsung hari ini, Kamis siang (7/10/2021) di Pengadilan TUN Jakarta.

Sebagaimana diketahui pada 31 Maret 2021, Menkumham, Yasonna Laoly, telah mengeluarkan surat perihal penolakan pengesahan AD/ART dan Kepengurusan hasil KLB Deli Serdang dikarenakan pihak Moeldoko tidak dapat memenuhi persyaratan diselenggarakannya KLB. Termasuk, membuktikan kehadiran pemilik suara sah sesuai AD/ART Partai Demokrat.

“Upaya hukum apa pun yang dilakukan oleh Moeldoko, tidak akan berhasil selama dia tidak dapat membuktikan daftar nama yang hadir di KLB Deli Serdang. Kami mempunyai fakta hukum bahwa para ketua DPD dan ketua DPC Partai Demokrat yang sah dan tercatat dalam SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang dikelola oleh KPU RI, tidak ada yang hadir saat KLB ilegal tersebut diselenggarakan,” tegas Hamdan, Rabu malam (6/10/2021)

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga memastikan pada sidang dengan nomor perkara 150/G/2021/PTUN-JKT, pihak DPP Partai Demokrat akan menghadirkan 4 saksi fakta untuk membuktikan pelaksanaan Kongres V Partai Demokrat 2020 telah dilakukan sesuai aturan dan demokratis. Hal ini penting untuk meluruskan putar balik fakta yang selama ini mereka katakan sebagai alasan diselenggarakannya KLB ilegal Deli Serdang 2021.

“Saksi fakta yang kami hadirkan mewakili unsur pimpinan sidang, leserta kongres, dan penyelenggara Kongres V Partai Demokrat 2020. Para saksi ini akan memperkuat ratusan bukti dokumen yang telah kami serahkan ke majelis hakim pada sidang sebelumnya,” tutup Hamdan.

Selain itu, Hamdan juga menyatakan, di depan majelis hakim, pihaknya juga akan meminta izin kepada majelis hakim untuk memutar video prosesi Kongres V Partai Demokrat 2020. Hal ini, kata dia, untuk menggambarkan secara jelas bahwa tahapan pengambilan 12 keputusan kongres telah disepakati oleh peserta kongres secara aklamasi.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra saat dikonfirmasi Radar Tangsel.Com menambahkan,
para saksi fakta yang dihadirkan oleh DPP Partai Demokrat di antaranya Hinca Pandjaitan (anggota Komisi III DPR RI), Cellica Nurrachadiana (bupati Karawang). “Juga ada Suhardi Duka, anggota Komisi IV DPR RI,” papar koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat ini. (AGS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed