oleh

Menguji Kredibilitas Yusril Ihza Mahendra Dalam Perkara Sengketa Partai Demokrat

Radar Tangsel- Belum lama ini, Ahli Hukum Tata Negara/Advokat Prof. Yusril Ihza Mahendra (YIM) menyatakan mendapat kuasa dari 4 (empat) eks kader Partai Demokrat untuk menguji Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Belum diketahui secara pasti, norma pasal apa yang akan diuji dan terhadap ketentuan undang-undang (UU) apa batu ujiannya.

Yang jelas, YIM dikabarkan akan mengajukan gugatan uji materi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA). YIM mengatakan, judicial review tersebut meliputi pengujian formil dan materil terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan Menkumham tanggal 18 Mei 2020.

Kewenangan Uji Materiil yang dimiliki oleh Mahkamah Agung atau lazim disebut
Hak uji materiil (HUM) adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai apakah materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan- peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal itu telah ditegaskan dan diatur dalam konstitusi khususnya dalam ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi : “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Namun, pertanyaan krusialnya, apakah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/RT) Partai Politik in Case AD/ART Partai Demokrat termasuk dan terkategori peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagai obyek Kewenangan Mahkamah Agung (MA) sehingga MA berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a Quo ?

Atau, apakah, AD ART Partai Demokrat memiliki kekuatan mengikat untuk publik sehingga dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24A UU 1945? Alangkah lebih bijak jika pembahasannya dimulai dari definisi peraturan perundangan-undangan.

Berangkat dari definisi, barulah publik dapat menilai secara obyektif suatu aturan dapat terkategori sebagai peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA). Dalam ketentuan Pasal, Ayat (2), UU No. 12, Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan:

“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Ketentuan mengenai definisi ini tidak berubah meskipun UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan telah diubah melalui UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lebih rinci, jenis hierarki peraturan perundang-undangan tersebut diatur dalam ketentuan pasal Pasal 7, Ayat (1), UU 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-ndang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus merujuk pada ketentuan Pasal 1, Ayat (2) Jo Pasal 7, Ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Alhasil, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dapat diajukan uji materi baik secara formil maupun materil kepada Mahkamah Agung (MA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A, Ayat (1), UUD 1945 Jo Pasal Pasal 1, Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011) adalah produk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1, Ayat (2) Jo Pasal 7, Ayat (1) UU 12/2011 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah;
2. Peraturan Presiden;
3. Peraturan Daerah Provinsi; dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun AD ART Partai Demokrat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Ayat (2) UU 12/2011 sebagaimana telah diubah melalui UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan:

Pertama, AD/ART Partai Demokrat bukanlah norma yang mengikat secara umum, hanya mengikat bagi anggota Partai Demokrat sehingga tidak memenuhi unsur “mengikat secara umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Ayat (2) UU, No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019.

Kedua, AD/ART Partai Demokrat tidak dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melainkan dibentuk oleh organ partai yang berwenang untuk itu (kongres). Adapun Menkumham hanya berfungsi memeriksa dan mengesahkan sehingga bunyi produk hukumnya adalah pengesahan bukan membentuk atau menetapkan norma sehingga tidak memenuhi unsur “dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019.

Namun, masih ada celah pada unsur tersebut sehingga mungkin saja Yusri Ihza Mahendra mampu “berakrobat”. Sehingga, mampu meyakinkan hakim di Mahkamah Agung untuk menetapkan bahwa AD ART Partai Demokrat termasuk dan terkategori peraturan perundangan sehingga dapat diuji ke Mahkamah Agung.

Kesimpulan dan Rekomendasi:

1. AD ART Partai Demokrat bukan termasuk atau terkategori peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 Jo UU No. 15 Tahun 2019.

2. Mahkamah Agung tidak berwenang menguji AD/ART Partai Demokrat berdasarkan kewenangannya dalam pasal 24A Ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal Pasal 1, Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (PERMA No. 1 Tahun 2011).

3. Ada celah tentang kewenangan mengadili Mahkamah Agung terhadap AD ART Partai Demokrat. Tetapi, itu bukan berarti Permohonan Uji Materi dapat dikabulkan. Kasus ini yang pertama kali sehingga akan berpotensi menjadi “preseden hukum” pada kasus-kasus selanjutnya.

4. Kredibilitas Prof. Yusril Ihza Mahendra baik sebagai ahli hukum tata usaha negara maupun advokat sangat dipertaruhkan dalam perkara ini.

Penulis: Ahmad Khozinudin, S. H. (advokat dan aktivis Gerakan Islam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed