oleh

Bela Begal Partai, Yusril “Dihabisi” Kader Demokrat dan Pengamat

Radar Tangsel-Nekat membela begal partai (Moeldoko Cs.), Yusril Ihza Mahendra “dihabisi” oleh kader Partai Demokrat. Tidak hanya kader Demokrat yang “menguliti” perilaku buruk Yusril, tetapi juga pengamat politik dan kebangsaan.

Salah satu kader Demokrat yang “mengkritik” tajam Yusril adalah Rachland Nashidik. Melalui pernyataan persnya yang dikirim ke awak media, Selasa, 28 September 2021, Rachland mengatakan, Yusril Ihza Mahendra mengeluhkan reaksi keras kader Demokrat pada mantan menteri sekretaris negara itu.

Yusril mengaku gugatannya pada AD/ART Partai Demokrat semata-mata demi “demokrasi yang sehat”. “Tapi, mari kita bertanya: mulai kapan dan dari mana ide menyehatkan demokrasi itu hinggap di kepala Yusril?” tanya Rachland.

Inilah faktanya: Yusril tidak peduli pada ide “demokrasi yang sehat” pada saat ia berkepentingan mendapat rekomendasi Partai Demokrat bagi anaknya, ujar Rachland. “Ide itu baru datang padanya belakangan, yakni setelah kubu KLB abal-abal di Deli Serdang memberinya pekerjaan untuk membatalkan AD/ART Partai Demokrat,” cetusnya.

Sebelum para begal partai itu datang, Yusril tidak peduli pada AD/ART Partai Demokrat — konon pula terpikir menggugatnya, ucap Rachland. Sebaliknya, ia justru berterimakasih pada Agus Harimurti Yudhoyono, ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres 2020, yang memberi anaknya rekomendasi untuk bertarung dalam pilkada.

Jadi jelas: Yusril tidak menggali ide “demokrasi yang sehat” dari bumi kemaslahatan publik, imbuhnya. “Semua dalih itu cuma gincu untuk mendandani upayanya membuka jalan bagi niat jahat dan praktik politik hina kubu Moeldoko membegal Partai Demokrat,” Rachland mengkritik.

Sampai di sini, lanjut Rachland, harusnya juga jelas, mengapa kader Demokrat bereaksi keras padanya. “Yusril sudah mendapat kemanfaatan dari AD/ART Demokrat saat ia memiliki kepentingan terhadap karir politik anaknya. Tidakkah harusnya dengan demikian Yusril memilih sikap etis, menjauhi kemungkinan conflict of interest, dengan menolak permintaan kubu para begal itu?” tukasnya.

Setidaknya, Yusril bisa memajukan advokat lain demi konsistensinya sendiri, ungkap Rachland. Yusril sebenarnya bisa bekerja di belakang layar saja, katanya.

Tetapi tidak: Yusril justru menerima pekerjaan dari Kubu Moeldoko dengan sangat percaya diri, malah menganggap dirinya begawan yang sedang memberi pencerahan berdemokrasi, lanjut Rachland. Yusril mengejek kader Demokrat sebagai “dewa mabuk”. “Tapi, siapakah di sini yang sebenarnya mabuk ketenaran dan mabuk kesombongan?” sindir Rachland.

Kata anak buah AHY ini, Yusril bukan cuma profesor hukum tata negara, melainkan juga politisi karatan. “Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Menteri pada tiga pemerintahan. Tapi kenapa tiba tiba saja ia tak bisa melihat relasi kuasa di balik peristiwa politik yang sedang menghajar Demokrat?” kritiknya keras.

Mengapa Yusril seolah buta bahwa apa yang dialami Demokrat berbeda karena pada kasus partai lain tidak ada agresi terang-terangan dari kepala staf kepresidenan? sindirnya lagi.

“Mengapa Yusril justru mengiris lepas semua itu dari konteks dan konstelasi politik, seolah semua ini berlangsung dalam ruang hampa?” tanyanya.

“Apa yang membuatnya mengira bisa membangun ‘demokrasi yang sehat’ dengan mengamini praktik politik opresif dan hina? Bisakah kita simpulkan, Profesor Tata Negara ini pada akhirnya cuma manusia biasa yang menjual pengetahuannya pada para begal untuk membuka paksa pintu rumah korban?” tanya Rachland lagi.

Pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah pun mengkritik Yusril. Kara Rizal, Yusril Ihza Mahendra dikenal sebagai pakar hukum tata negara. “Pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM, Mensesneg era SBY dan hingga kini masih Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang. Yusril ramai disorot sewaktu menjadi pengacara pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin saat Pilpres 2019. Kini ia disorot kembali karena menjadi kuasa hukum Moeldoko dalam uji materi AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Terjadi kontroversi dalam makna pro dan kontra,” ungkapnya.

Kontroversi itu berkisar pada tiga hal, kata Rizal. Pertama, dalam status sebagai Ketua Umum PBB Yusril masuk ke persoalan sengketa partai lain yaitu Partai Demokrat yang berkaitan dengan usaha pendongkelan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Usaha pendongkelan mana telah mencoreng wajah demokrasi.

Kedua, yang dibela atau klien Yusril adalah “orang Istana” Kepala KSP Moeldoko yang semua rakyat Indonesia tahu telah melakukan upaya kudeta kasar terhadap kepemimpinan Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa Deli Serdang yang pendaftarannya ternyata ditolak oleh Kemenhukham. Ketiga, yang diuji materi bukan peraturan perundang-undangan tetapi AD/ART Partai.

Ruang pengujian yang semestinya ada pada lingkup internal partai sendiri. Mahkamah Agung tidak berwenang mengintervensi aturan yang dibuat oleh partai politik.

“Jika bisa, konflik internal akan selalu dibawa ke Mahkamah Agung bukan Mahkamah Partai. Kalau begitu kacau balau hukum namanya,” Rizal mengkritik.

Yusril Ihza Mahendra mungkin menganggap ini sebagai langkah terobosan. Tetapi semua terobosan mesti berdasar hukum bukan mengacak-acak hukum atau berbasis non hukum termasuk tekanan dan lobi politik, paparnya.

“Moeldoko adalah bagian dari penguasa politik yang diduga akan terus melakukan segala cara untuk sukses misi. Yusril Ihza Mahendra bisa saja berdalih bahwa hal ini adalah pembelajaran demokrasi atau sekedar menjalankan profesi, akan tetapi pembelaan pada Moeldoko dalam kasus kudeta Partai adalah perilaku politik dan hukum yang tidak simpatik dan dipastikan rentan kritik,” tandas Rizal.

Masyarakat dapat menilai hal ini justru bentuk dari kekacauan profesi dan penunggangan hukum oleh kekuasaan politik, ucapnya. “Tidak tertutup kemungkinan juga uang. Tak ada yang bisa memaksa Yusril Ihza Mahendra untuk mundur. Motif kuatnya adalah privacy-nya. Warga masyarakat hanya bisa menilai atau mengkritisi bahwa kini di negeri ini telah terjadi kemerosotan moral dalam sikap politik. Tidak mampu untuk menjaga marwah dan kemuliaan diri,” urainya.

“Pilihan langkah selalu berisiko dan Yusril telah memilih langkah. Kritik atasnya harus diterima dengan lapang hati. Selamat berkontroversi dan saling menyalip di bahu jalan demokrasi,” imbuh Rizal. (AGS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed