oleh

Sambil Menangis Tersedu-sedu, Cynthia Minta Hakim Bebaskan Putrinya yang tidak Bersalah

Radar Tangsel-Wanita 60 tahun, Liem Cynthia menuntut keadilan pada majelis hakim untuk putri kesayangannya, Ng Meiliani. Cynthia memohon agar hakim membebaskan buah hatinya yang tidak bersalah tersebut.

Ibu rumah tangga itu pun menulis surat terbuka di Jakarta tertanggal 30 Agustus 2021. Surat terbuka tersebut ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri, Jakarta Utara, Puji Harian, S. H., M. Hum.

Dengan menangis tersedu-sedu, Cynthia menceritakan kisah anaknya yang tidak bersalah, tapi dituntut oleh jaksa tiga tahun penjara. Padahal, menurutnya, sang anak sama sekali tidak terlibat kasus penipuan dan penggelapan

“Anak saya (Ng Meiliani) tidak bersalah. Ia hanya terseret-seret dan jadi korban utang piutang ayahnya (Alex Wijaya) dengan wanita selingkuhan bapaknya (Netty Malini),” ucap Cynthia, di Perumahan Puri Botanical, Jalan Michelia 7, No. 28, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (1/9/2021), kepada sejumlah wartawan.

Ia pun meminta keadilan pada hakim. Dan, lanjutnya, memohon pada majelis hakim yang akan menjalankan sidang putusan besok, Kamis (2/9/2021) agar menjatuhkan putusan vonis bebas pada putri kesayangannya, Ng Meiliani.

Dijelaskan Cynthia, anaknya sangat didzalimi. “Menurut saya, kedzaliman yang paling besar dalam hukum adalah menghukum orang yang tidak bersalah. Hal ini sejalan dengan adigium hukum yang mengatakan ‘lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah’. Surat terbuka ini kami buat dan merupakan suara serta jeritan saya sebagai ibu kandung dari Ng Meiliani akibat korban kriminalisasi,” tukasnya.

Untuk diketahui, Cynthia yang berusia 60 tahun itu merupakan seorang janda dan ibu kandung dari Ng Meiliani yang merupakan terdakwa dalam Perkara Nomor 680/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Anak saya, Ng Meiliani didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu kasus penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP) dalam persidangan Perkara Nomor 680/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Padahal, anak saya tidak bersalah dan tidak mengerti apa-apa. Ia hanya bekerja di perusahaan ayahnya,” ungkap Cynthia.

Kata dia, Ng Meiliani dikriminalisasi karena berdasarkan hanya keterangan seorang saksi. “Berdasarkan fakta di persidangan, ternyata dari sebanyak 14 (empat belas) orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satu orang saksi pun yang mengetahui, mendengar atau mengalami sendiri dugaan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Ng Meiliani,” ucapnya.

Selain hanya berdasarkan kesaksian satu orang saksi yaitu Budianto Salim yang sangat meragukan dengan mengatakan pernah bertemu bersama bersama para terdakwa di beberapa tempat seperti disebutkan dalam surat dakwaan. “Anak saya membantah pernah bertemu dengan Budianto Salim bahkan tidak mengenal saksi tersebut. Keterangan saksi berdiri sendiri tanpa ada kesesuaian dengan keterangan saksi lainnya,” urainya.

Sehingga, cetusnya, secara kuantitas maupun kualitas kesaksian Budianto Salim tidak menyakinkan alias diragukan. “Jadi, tidak ada yang tahu perbuatan pidana apa yang dilakukan oleh terdakwa Ng Meiliani dalam perkara ini. Hal ini berarti bahwa Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Ng Meiliani tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yang pada pokoknya mengatur bahwa telah terjadi tindak pidana melalui minimal 2 (dua) alat bukti dan diyakini terdakwa bersalah sebagai pelakunya,” paparnya.

Berdasarkan fakta di persidangan, sambungnya bahwa peristiwa pidana yang dilaporkan Nettu Malini hanya bersandar pada keterangan Budianto Salim semata (satu orang saksi adalah bukan saksi/unus testis nullus testis). Tandasnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak melaksanakan kewajiban meneliti berkas perkara penyidikan dari Polda Metro Jaya.

“Alhasil, berkas dakwaan dan tuntutan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak berkualitas, tidak cermat, dan cacat hukum sesuai dengan Pasal 143 ayat 2 dan 3 jo Pasal 156 KUHAP.
Menurut kami, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sama seperti kurir penyidik Polda Metro Jakarta, yang menerima berkas perkara yang cacat sejak saat penyidikan, namun tetap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ironis sekali ini,” ketusnya.

Dikatakan Cynthia dalam surat terbukanya itu, ia mengadu ke ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan menumpahkan rasa kecewanya yang mendalam atas putusan sela yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim ketika menolak eksepsi Perkara No. 680/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Ng Meiliani pada tanggal 12 Juli 2021. “Keputusan tersebut didasarkan asumsi dan berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum.
Majelis Hakim tidak mempunyai keberanian untuk mengoreksi kecacatan surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dan akan melahirkan jaksa-jaksa yang tidak professional. Walau demikian kami menghormati putusan sela yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tersebut,” imbuhnya.

Melalui surat terbuka itu, Cynthia pun mengetuk hati nurani ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena anaknya adalah korban kriminalisasi. “Saya merasa perlu mengetuk pikiran dan hati nurani Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendorong Majelis Hakim yang mengadili perkara kami bersikap dan bertindak tegakkan keadilan. Hal tersebut tercermin dalam putusan yang akan dikeluarkan oleh yang mulia Majelis Hakim pada hari Kamis besok, tanggal 2 September 2021,” tandasnya

Dirinya pun perlu menyerukan pada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mendorong semua Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bersikap dan bertindak menegakkan keadilan bukan cuma hukum untuk menjaga marwah hakim.
“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan hukum pembuktian sebagai berikut. Pertama, tidak ada satu orang saksi yang secara sah dan meyakinkan mengetahui, mendengar, dan mengalami sendiri semua peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa Ng Meiliani selain hanya saksi Budianto Salim yang mengakui ikut dalam beberapa pertemuan bersama Netty Malini. Namun, kedua terdakwa membantah hal itu,” tegasnya.

Lalu, kedua, kata Cynthia masih dalam surat terbukanya, tidak ada satu pun alat bukti yang menyebutkan uang sebesar Rp 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) baik seluruhnya maupun sebagian digunakan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dari terdakwa Ng. Meiliani dan uang tersebut terbukti dalam persidangan seluruhnya digunakan untuk operasional PT. Innovative Plastic Packaging,” ucap dia.

Kemudian, lanjutnya, ketiga, kesepakatan antara Netty Malini dan terdakwa Alex Wijaya dibuat secara lisan dan tidak ada yang mengetahui persis syarat dan ketentuan kesepakatan tersebut. “Uang tersebut disepakati sebagai pinjaman untuk keperluan operasional PT. Innovative Plastic Packaging sehingga merupakan hutang PT. Innovative Plastic Packaging kepada Netty Malini,” ungkap dia.

Dan, keempat, terdapat fakta hukum bahwa Netty Malini terdaftar sebagai Kreditor Kongkuren pada PT. Innovative Plastic Packaging (dalam Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Oktober 2019) sebagaimana tercatat dalam Daftar Kreditur Tetap Tim Pengurus/Kurator PT. Innovative Plastic Packaging (dalam Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby, tanggal 14 Oktober 2019) atas tagihan sebesar Rp. 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah). “Namun, fakta ini dikesampingkan dalam dakwaan dan tuntutan.
Bahwa berdasarkan fakta yang muncul dipersidangan yaitu adanya pengakuan terdakwa Alex Wijaya dalam Keterangan sebagai saksi terdakwa dan pledoinya ternyata bermula adanya hubungan asmara antara Netty Malini dan terdakwa Alex Wijaya dari tahun 2011 sampai 2019 dan diduga masalah tersebut pada tahun 2020 diketahui oleh pihak keluarga dari Pelapor yaitu Netty Malini sehingga yang tadinya masalah nya hanya hutang piutang yang berkaitan dengan keperdataan dibuatlah kriminalisasi perkara tersebut menjadi penipuan dan penggelapan yang mengakibatkan terdakwa Ng Meiliani menjadi korban balas dendam pihak keluarga dari pelapor yaitu Netty Malini atas perbuatan hubungan asmara dari terdakwan Alex Wijaya. Saya sebagai ibu kandung Ng Meiliani merasa sangat prihatin dan miris melihat nasib anak saya yang merupakan tulang punggung keluarga menjadi korban akibat perbuatan hubungan asmara ayahnya dan Netty Malini,” kisahnya.

Sebelumnya, penasihat hukum terdakwa kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, Effendi Lod Simanjuntak meminta majelis hakim melepaskan kliennya dari jerat tindak pidana tersebut. Menurut Effendi, dari hasil fakta persidangan tidak ada satu bukti pun yang mengarahkan Alex Wijaya (terdakwa) melakukan tindak pidana itu.

“Kasus Pak Alex murni perdata, karena ini merupakan permasalahan utang piutang. Hal itu dikuatkan dengan putusan PKPU, yang menyatakan perusahaan milik klien kami pailit dan begitu juga dengan pribadi Alex,” kata Effendi di sela persidangan pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (23/8/2021).

Berdasarkan bukti dan saksi di persidangan, Effendi meminta majelis hakim membebaskan Kliennya dari tuntutan jaksa penuntut umum untuk tindak pidana penipuan atau penggelapan. Hal tersebut dibacakan dalam sidang pledoi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin (23/8/2021).

“Berdasarkan keterangan pelapor, saksi korban, saksi fakta, pendapat ahli hukum pidana dan keterangan para terdakwa, jelas apa yang didakwakan kepada Klien kami masuk dalam ranah perdata. Jadi kami mohon kepada Majelis Hakim untuk melepaskan Sdr. Alex Wijaya dan Sdri. NG Meiliani,” kata Advokat Effendi Lod Simanjuntak.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, mengapa Tim Penasihat Hukum meyakini kalau perbuatan yang dilakukan Alex Wijaya merupakan tindakan perdata murni, karena yang paling pokok itu Alex Wijaya menyarankan tagihan atas utang terhadap Saksi Korban (Netty Malini) ini dimasukan ke Tim Kurator.

“Kalau dia punya itikad buruk, tidak akan menyuruh mendaftarkan tagihannya itu. Okelah pada akhirnya yang menyetujui itu kan Tim Kurator,” kata Effendi.

Berdasarkan fakta tersebut, dengan demikian Sdri. Netty Malini bukanlah Korban kejahatan. Karena diawal pemberian pinjaman itu murni kesepakatan dan situasi saat itu sangat bebas dari tekanan dan paksaan. Dengan begitu Tim Penasihat Hukum beranggapan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini.

“Jadi pidananya di mana? Jadi memang utang yang belum terbayar. Ga bisa utang yang belum terbayarkan dimasukan sebagai pidana,” ujarnya.

Sementara itu, Dwi Rudatiyani yang juga Tim Penasihat Hukum Alex Wijaya dan NG Meiliani mengatakan, dakwaan yang disampaikan Jaksa jelas kabur dan tidak bisa dibuktikan secara valid di persidangan.

Dari 14 Saksi yang dihadirkan Jaksa, tidak satu orangpun yang melihat kalau peminjaman uang yang dilakukan oleh Alex Wijaya adalah untuk keperluan investasi.

“Tidak ada alat bukti yang bisa mereka tunjukan di persidangan mengenai perjanjian investasi itu. Kalau dari kami, ada bukti cicilan dari Sdr. Alex Wijaya sekitar Rp 2 milliar 620 juta. Tapi kan ada Putusan-Putusan Pengadilan Niaga PKPU dan Kepailitan,” kata Ani (sapaan akrab Dwi Rudatiyani).

Menurutnya, semua bukti sudah mereka sampaikan ke Majelis Hakim. Itulah putusan-putusan sudah mereka legalisir, semuanya jelas bahwa putusan PKPU dan Kepailitan ini mohon dapat dipertimbangkan. Karena ini sudah diputus sebelum pihak Pelapor melakukan laporannya pada tanggal 18 Februari 2020.

“Putusan PKPU dan Putusan Pailit PT. Innopack dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Juli 2019 dan 14 Oktober 2019 sedangkan Putusan PKPU dan Putusan Pailit atas nama Sdr. Alex Wijaya dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juni 2019 dan 21 Oktober 2019, dan di situ tercantum dengan jelas bahwa Tim Kurator melakukan pra-verifikasi pada tanggal 25 November 2019, ada pinjam meminjam antara Netty Malini dengan Alex Wijaya. Di mana Netty Malini terdaftar sebagai Kreditur Konkuren. Itu jelas keputusan berkali-kali di dalam rapat,” ujarnya.

Menurut Ani, untuk saat ini belum ada putusan dari Majelis Hakim. Diperkirakan Putusan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021. Kita lihat saja Putusan nanti apakah Nota Pembelaan dari kami dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

“Intinya pembelaan terhadap Klien kami, bahwa perkara tersebut bukan perkara pidana, melainkan masuk ranah perkara perdata,” ungkapnya. (AGS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed