oleh

Punya Tagihan di Perusahaan yang Bermasalah secara Hukum

Tanya:

Apa kabar pak Dedy? Semoga selalu sehat walafiat. Aamiin

Pak singkat saja, perusahaan saya memiliki tagihan dan ada hak tanggungan kepada perusahaan lain, sebutlah perusahaan ABC.

Dalam perjalanan waktu, perusahan ABC ini sekarang dalam proses hukum di pengadilan.

Para direktur perusahaan ABC sedang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang ditangani oleh pihak kejaksaan.

Yang jadi persoalan, saat ini aset-aset perusahaan ABC disita oleh kejaksaan dan saya kesulitan untuk menagih hak perusahaan saya ke perusahaan ABC.

Jujur saja, saya khawatir nanti aset-aset perusahaan ABC disita semua untuk Negara. Terus bagaimana dengan tagihan saya terhadap perusahaan ABC? Apakah saya bisa menagihnya mengingat aset-aset perusahaan ABC sudah disita kejaksaan? Dan apa langkah yang bisa saya lakukan? Terimakasih Pak Dedy, sukses untuk Pak Dedy dan rekan.

 

Jawab:

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, intinya mengatakan:

“Bagi Pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang  hak tanggungan, atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menggunakan sarana hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), sedangkan bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak perdata dapat menempuh proses gugatan perdata.”

Pasal 19 ayat 2 UU Tipikor, menyatakan:

“Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Jadi berdasarkan dasar hukum di atas, Anda masih bisa menagih hak anda kepada Perusahaan ABC.

Untuk hal-hal yang bisa Anda lakukan dengan cara :

  1. Mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum dan/atau;
  2. Mengajukan gugatan perdata bila memang masih perlu pembuktian hak perdata anda tersebut.

Bila masih anda yang ingin ditanyakan/dikonsultasikan lebih lanjut atau memerlukan bantuan hukum silahkan datang ke kantor kami di Ruko Kedaung Residence No 1B, Jalan Bambu Apus, Pamulang, Tangerang Selatan.

 

Dan bagi anda yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaan melalui email ke radartangsel@gmail.com.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed